Kita tahu, dalam sepakbola, stadion adalah segalanya. Para pemuja sepakbola ada yang menyebutnya sebagai gereja, kuil, atau altar -- ringkasnya: tempat paling adiluhung dalam perayaan sepakbola. Di sanalah, di stadion itu, semua urusan akan diselesaikan atau justru akan dimulai, segala cerita akan dibangun atau mungkin dihancurkan, emosi akan dikerek ke udara atau malah akan terbantun seketika.
Di level itu, stadion adalah sebuah "public-space", tempat keragaman suara dirayakan, tempat warga punya ruang untuk mengekspresikan semangat (komunalisme). Ia adalah altar di mana kebebasan seorang suporter bisa dikerek setinggi-tingginya, sekaligus ia pula yang mempertanggungjawabkan dan menanggung risiko atas kebebasan yang dirayakannya di sana.
Stadion, sekali lagi, adalah puncak pengalaman dalam melibatkan diri dengan sepakbola -- apapun posisi Anda, sebagai pemain, suporter, wasit, sampai presiden sebuah federasi sepakbola.
Tentu saja stadion membutuhkan "keteraturan" tersendiri. Semua studi antropologi tentang ritus-ritus juga selalu menemukan adanya "keteraturan", "pola", "rukun", dll. Dalam upacara sepakbola di stadion, keteraturan terutama terkait dengan isu keamanan, baik isu keamanan yang sifatnya fisikal maupun keamanan di level non-fisikal (misalnya: isu rasisme). Ini sudah jadi standar di mana pun, tentu saja dengan gradasi yang berbeda-beda di tiap tempat, tergantung kesiapan, juga tergantung intensitas duel yang sedang di gelar di stadion.
Tapi di luar isu keamanan itu, upacara sepakbola di dalam stadion sudah sepatutnya dibiarkan berlangsung secara alamiah dan bergulir secara organis. Upaya pembatasan pada kelangsungan upacara sepakbola, apalagi hanya sekadar untuk menjaga kepentingan seseorang, adalah pengingkaran terhadap sepakbola sebagai sebuah peristiwa, sepakbola sebagai sebuah event, sepakbola sebagai sebuah upacara dan perayaan.
PSSI dan Nurdin Halid, saya kira, telah melakukan dua hal tidak patut yang membuat keduanya layak didakwa telah menodai keluhungan Stadion Utama Gelora Bung Karno sekaligus upacara perayaan sepakbola ini.
Pertama, PSSI dan Nurdin Halid telah membatasi stadion sebagai cagar alam kebebasan bersuara para suporter. Nurdin dan antek-anteknya memasang spanduk-spanduk yang menguntungkan dirinya sendiri. Nurdin boleh saja berkilah bukan dia yang memasangnya. Tapi fakta bahwa spanduk-spanduk itu sudah terpasang jauh sebelum suporter berdatangan tak bisa membuatnya mengelak.
Tentu saja kita bisa katakan bahwa seorang PSSI dan Nurdin pun boleh dan berhak bersuara. Hanya saja, jika demikian argumennya, maka PSSI dan Nurdin juga tak punya secuil pun hak untuk memberangus spanduk dan poster-poster yang mengkritik dan menghujatnya. Itu baru adil.
Tapi keadilan itu tidak terjadi. PSSI dan Nurdin dengan sewenang-wenang melarang para suporter dan pemuja sepakbola membawa spanduknya sendiri ke dalam stadion. Tas digeledah di pintu masuk Stadion (bukan untuk menyita benda-benda berbahaya seperti pisau, misalnya) tapi justru untuk menyita spanduk-spanduk, apa pun isi dan bunyi spanduknya.
Jika pun dalam Stadion Gelora Bung Karno akhirnya masih terpasang spanduk-spanduk, spanduk itu masuk karena kerja-keras para suporter untuk mengakali aparat-aparat yang sudah di-set up untuk menjaga ketunggalan-suara (monophone) dan memberangus keragaman-suara (polifhone).
Kami harus bertarung urat syaraf dengan orang-orang berkaos merah berlengan hitam (yang masuk ke stadion tanpa tiket) sepanjang 80 menit agar bisa memasang spanduk dalam laga tim nasional melawan Laos. Itu pun tidak bertahan lama, hanya sekitar 5-8 menit. Orang-orang dengan handy-talkie di tangan segera memberangus spanduk itu. Jika Presiden saja bisa membiarkan dirinya dikritik dan dihujat, kenapa PSSI dan Nurdin Halid merasa harus diistimewakan?
Orang mungkin berpikir bahwa sweeping hanya berlaku untuk spanduk yang mengkritik PSSI dan Nurdin Halid. Ternyata salah. Spanduk yang mendukung nama seorang pemain di tribun selatan atas, dalam laga versus Thailand kemarin, dipaksa untuk diturunkan oleh preman-preman yang dikerahkan. Hanya karena kekompakan suporter di tribun selatan sajalah preman-preman itu akhirnya "mengalah" dan membiarkannya.
PSSI dan Nurdin Halid hanya mengizinkan spanduk-spanduk yang mereka buat sendiri. Spanduk-spanduk dengan cetakan yang bagus, dengan font yang rapi, dengan kalimat-kalimat yang formal layaknya seorang siswa sedang belajar SPOK (subyek, predikat, obyek, keterangan).
Apa yang terjadi? Bagi saya, Stadion Gelora Bung Karno, kehilangan sejumlah hal yang paling alamiah. Alih-alih membakar semangat, spanduk-spanduk PSSI itu malah membuat secara visual stadion terasa begitu formal dan kaku. Terasa benar sebentuk keteraturan yang dipaksakan, bukan gelora yang membuncah secara alamiah. Bagusnya suporter Indonesia tak henti-hentinya bernyanyi; laku yang membuat stadion Gelora Bung Karno bisa tetap terjaga auranya yang magis.
Pertanyaannya: adakah federasi sepakbola di dunia ini yang hanya mengizinkan stadion diisi oleh spanduk yang dibuat oleh federasi sepakbola sendiri?
Kedua, PSSI dan Nurdin Halid terbukti "mengotori" keluhungan Stadion Gelora Bung Karno dengan memasukkan suporter bayaran dan preman-preman bayaran.
PSSI dan Nurdin boleh berkilah, tapi perilaku orang-orang itu tak bisa membuat mereka menyangkal. Sebelum laga, mereka berkumpul di depan Kantor PSSI, dengan kaos merah berlengan hitam, lalu sebagian dari mereka mengawal Nurdin Halid masuk ke stadion (tentu tanpa tiket), sebagian lagi menyebar ke semua sektor, menjaga spanduk-spanduk bikinan PSSI dan Nurdin Halid, dan saat jeda masing-masing mendapat jatah nasi bungkus. Dalam laga melawan Thailand, orang-orang berbadan kekar berkeliaran di tribun selatan atas, memaksa beberapa spanduk yang dibawa suporter untuk diturunkan.
Harian TopSkor (6 Desember 2010, hal. 14) melaporkan bahwa mereka disuplai oleh seseorang yang mereka panggil Pak Yapto Suryo Sumarno, dengan upah 60 ribu rupiah, berikut kaos, jatah nasi bungkus dan tiket cuma-cuma.
Dengan mengizinkan suporter bayaran dan preman-preman bayaran itu masuk ke stadion, PSSI dan Nurdin Halid justru telah memperlakukan laga tim nasional tak ubahnya sebagai sebuah kampanye partai politik. Dengan itu, PSSI dan Nurdin Halid telah memperlakukan laga tim nasional sebagai miliknya, bukan perayaan kolektif para pemuja sepakbola dan pendukung tim nasional Indonesia.
Dengan alasan inilah, kita patut menolak kenaikan harga tiket semifinal Piala AFF.
Sejujurnya, kenaikan harga tiket adalah hal wajar. Harga tiket babak penyisihan dengan semifinal wajar saja berbeda. Tapi, kenaikan harga tiket itu tak bisa diterima jika PSSI dan Nurdin Halid masih membiarkan orang-orang bayaran dan preman-preman itu masuk ke stadion. Para pemuja sepakbola dan suporter tim nasional bayar tiket mahal-mahal, ealah... PSSI dan Nurdin malah membiarkan antek-anteknya masuk tanpa tiket. Jika mau egaliter dan solider, seorang Nurdin Halid pun harusnya masuk dengan membeli tiket.
Percayalah, para pemuja sepakbola di Indonesia tak akan membiarkan tim nasional bertanding tanpa dukungan. Tanpa suporter bayaran pun Stadion Gelora Bung Karno akan sesak dengan para suporter yang tak akan lelah-lelahnya bernyanyi untuk Bambang Pamungkas, Christian Gonzales, dkk. Menyelundupkan suporter bayaran sama saja meragukan kecintaan publik sepakbola Indonesia pada tim nasional Indonesia.
Ingat, ini tim nasional Indonesia, bukan tim PSSI. Tim nasional adalah milik orang Indonesia, bukan punya PSSI dan Nurdin Halid. Catat juga: Stadion Utama Gelora Bung Karno adalah milik bangsa Indonesia, dan jelas-jelas bukan milik PSSI atau Nurdin Halid.
Saya (juga para pemuja sepakbola yang lain) selalu dan akan selalu datang ke Senayan untuk tim nasional, tapi jelas bukan demi PSSI apalagi Nurdin Halid.
sumber: www.detik.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar